1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang ini merupakan landasan utama penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.

1. Hak masyarakat memperoleh informasi publik.
2. Kewajiban badan publik menyediakan informasi.
3. Klasifikasi informasi publik.
4. Informasi yang dikecualikan.
5. Penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi.

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, termasuk pelayanan informasi publik.

3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan ini menjadi pedoman nasional bagi seluruh badan publik dalam menyelenggarakan layanan informasi publik.

1. Standar pelayanan informasi.
2. Pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP).
3. Pelayanan permohonan informasi.
4. Pengujian konsekuensi.
5. Penanganan keberatan.
6. Penyusunan laporan layanan informasi publik.

4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini merupakan pedoman khusus bagi seluruh badan peradilan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

1. Organisasi PPID Pengadilan.
2. Jenis informasi yang wajib diumumkan.
3. Jenis informasi yang tersedia setiap saat.
4. Tata cara permohonan informasi.
5. Tata cara pengajuan keberatan.
6. Pengujian konsekuensi.
7. Penyelesaian sengketa informasi.